Info Mogok Nasional Buruh Oktober 2012

Info Mogok Nasional Buruh Oktober 2012

Info Mogok Nasional Buruh

MAJELIS PEKERJA BURUH INDONESIA (MPBI)

Sekretariat Sementara : Jl Raya Condet No.09,
Cililitan, Jakarta Timur Telp : (021) 80877277

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN MOGOK
NASIONAL (MONAS) MAJELIS PEKERJA BURUH INDONESIA
TENTANG HAPUS OUTSOUCING, TOLAK UPAH MURAH DAN LAKSANAKAN BPJS

I.Latar Belakang :

1.Karena tidak ada respon yang positif dari pemerintah atas aspirasi kaum pekerja/buruh Indonesia tentang HOSTUM-BPJS melalui MPBI ,maka kondisi ini sesuai pasal 137 UU No.13 Tahun 2003 dikatakan perundingan gagal (mengalami jalan buntu)

2.Menyikapi hal itu hasil RAKER MPBI memutuskan tindakan MONAS dan unjuk rasa
 
II.Dasar hukum :

1.Pancasila dan UUD 1945

2.UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.UU No.09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat


III.Maksud dan Tujuan :

1.Pemerintah segera mengeluarkan PP/ Kepment tentang penghapusan out sourcing

2.Pemerintah segera mengeluarkan PP/ Kepment tentang parameter KHL sejumlah minimum 86 item

3.Ada kepastian pelaksanaan BPJS kesehatan untuk seluruh rakyat seumur hidup tanpa
diskriminasi, tanpa limitasi, tepat waktu, dan pekerja tidak dipotong upahnya (dibayarkan
oleh pengusaha seperti peleksanaan JPK Jamsostek)


IV.Waktu,Ruang Lingkup dan tempat aksi mogok :

A.Waktu dan Jam :
1.Tanggal : 28 September 2012, 02 Oktober 2012, 03 Oktober 2012, 04 Oktober 2012, 05 Oktober 2012, 11 Oktober 2012, 12 Oktober 2012

2.Jam : Pukul 08.00 - 17.00 (WIB,WITA,WIT)

3.Ruang Lingkup : seluruh Indonesia yang ada

SP/SB dalam organ MPBI yaitu :
a.3 (tiga) Konfederasi : KSPSI (7 FSPA), KSPI (11 FSPA),dan KSBSI (14 FSPA)
b.4 (empat) Federasi Non Konfederasi : FSP TSK,
FSBI, SPIN, dan OPSI

4.Tempat : Kawasan industri / kantor pemerintahan (Bupati/Walikota/Gubernur/
DPRD) 

V.Sasaran Mogok : Melumpuhkan seluruh kegiatan industri supaya pemerintah mau
membuka pintu perundingan yang menjadi tuntutan MPBI

VI.Tuntutan Mogok :

a.Hapuskan out sourcing
 b.Tolak upah murah
c.Jalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali pada 01 Januari 2014
dan iuran jaminan kesehatan untuk buruh tetap dibayar pengusaha seperti yang
sekarang ini. 

VII.Alat peraga bentuk kegiatan :

1.Alat Peraga : Mobil Komando, Banner, Spanduk, dan Leaflet

2.Bentuk Kegiatan : pawai, rapat akbar, orasi menyampaikan pendapat terhadap tuntutan
MPBI 

VIII.Teknis Pelaksanaan : Masing-masing SP/SB
dalam MPBI sesuai jenjangnya melakukan komunikasi dan koordinasi

IX.Ketentuan MONAS :

1.Mogok dilaksanakan dengan tertib damai, tidak melakukan tindakan anarkis / pengrusakan
 
2.Tidak ada agenda tertentu diluar 3 tuntutan MPBI

3.Mengunakan atribut resmi organisasi dalam organisasi MPBI (bendera/seragam)

4.Penangungjawab mogok (sesuai jenjangnya) membersihkan jika ada penyusupan dari pihak
lain yang ingin menodai perjuangan MPBI

5.Demi keberhasilan perjuangan HOSTUM BPJS semua perangkat organisasi mulai
(PUK,DPC,DPD,dan PP FSPA) harus punya komitmen untuk mensukseskan aksi MONAS Demikianlah ketentuan MONAS ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 September 2012 

Andi Gani Nena Wea, SH Presiden KSPSI 

Ir. H. Said Iqbal, MM Presiden KSPI 

Mudhofir, SH Presiden KSBSI 

Subiyanto ,SH Sekjen KSPSI 

Muhammad Rusdi Sekjen KSPI 

Togar Marbun, SH Sekjen KSPSI

Info Demo Buruh 3,4,5 Oktober 2012

Info Demo Buruh 3,4,5 Oktober 2012

Setelah melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 27 September 2012 yang tidak mendapat respon pemerintah,  45 ribu buruh yang tergabung dalam gerakan HOSTUM ( Hapus Outsorsing Tolak Upah Murah ) & KAJS mengadakan rapat akbar persiapan Mogok Nasional ( MONAS ) yang rencananya dia laksanakan dalam rentan waktu 3 Oktober 2012 sampai dengan 11 Oktober 2012 ( 3,4,5,6,7,8,9,10,11 Oktober 2012 ) sesuai surat pemberitahuan kepada pihak keamanan.


Berikut petikan status jejaring sosil Ketua Forum Buruh Bekasi Bergerak Bung Obon Tabroni  sesaat setelah aksi buruh tgl 27 September 2012 tidak mendapat respon positif darimpemerintah :

 

Obon Tabroni

Dipastikan MOGOK NASIONAL jadi kita laksanakan ditanggal 3 oktober
untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut FSPMI dan MPBI mengundang SELURUH BURUH BEKASI untuk hadir dalam RAPAT AKBAR yang akan dilaksanakan pada hari sabtu ,29 september jam 10 dilapangan samping mattel .ditunggu kehadirannnya.
(Tlg bantu share)

Siaran Pers KAJS - HOSTUM

Siaran Pers KAJS - HOSTUM

Siaran Pers GERAKAN HOSTUM-KAJS

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI)

27 September 2012

RAKYAT MENGGUGAT REZIM SBY JALANKAN JAMINAN SOSIAL, HAPUS OUTSOURCING & TOLAK UPAH MURAH

Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang terdiri dari 67 elemen rakyat (buruh,mahasiswa,tani,nelayan) yang giat memperjuangkan terlaksananya Jaminan Sosial di negeri ini, bersama Gerakan Hapus Outsorcing Tolak Upah Murah

(HOSTUM) yang dimotori oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) beserta Federasi Serikat Buruh non Konfederasi, melakukan aksi massa bersama-sama mengepung Kantor Kementerian Kesehatan dan dilanjutkan dengan Longmarch menuju Kantor Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi di Jakarta. Aksi ini dilakukan untuk mengingatkan Pemerintah agar menjalankan Jaminan Sosial, menghapuskan sistem kerja Outsourcing yang tidak sesuai UU dan Tolak Upah Murah.

TUNTUTAN KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL (KAJS)

Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sudah mengawal dan memperjuangkan lahirnya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga akhirnya di sah-kan pada 28 Oktober 2011 yang kemudian diundangkan oleh Presiden pada 25 November 2011. Perjuangan panjang dari membuat draft sandingan RUU, mengawal setiap sidang pembahasan, memberikan masukan melalui DPR, melakukan aksi-aksi ke DPR maupun Presiden, sampai dengan melakukan Gugatan Warga Negara menggugat Presiden SBY beserta 8 Menteri, dan Pimpinan DPR RI yang telah lalai Tidak Menjalankan Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Untuk itu perjuangan KAJS tidak hanya berhenti sampai dengan di-undangkannya UU BPJS, KAJS tetap mengawal implementasi dijalankannya Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat, dan pada aksi ini KAJS menuntut:

1.Jalankan Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat pada tanggal 01 Januari 2014, sesuai amanat konstitusi UU BPJS Pasal 60 ayat (1) (tidak ada proses pentahapan kepesertaan), artinya seluruh rakyat per 1 Januari 2014 harus mendapatkan jaminan kesehatan;

2.Iuran Jaminan Kesehatan bagi buruh/pekerja TETAP dibayarkan oleh Pemberi Kerja/Pengusaha seperti keadaan yang saat ini sudah berjalan;

3. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah rakyat atau setiap orang yang berpenghasilan ≤ (kurang dari atau sama dengan) Upah Minimum;

4. Sesuai amanat Konstitusi UU BPJS pasal 60 ayat (2): Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan 01 Januari 2014, maka Kementerian Kesehatan agar TIDAK LAGI menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); yang seharusnya dijalankan adalah Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat yang bersifat UNIVERSAL COVERAGE sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

5. Menuntut Presiden agar segera membuat aturan pelaksanaan (Peraturan Presiden) tentang besaran & tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan paling lambat 25 November 2012;

TUNTUTAN GERAKAN HOSTUM

HAPUS OUTSOURCING TOLAK UPAH MURAH

1.Hapuskan Outsourcing: a. Lakukan Moratorium atas Ijin Outsourcing dengan menghentikan sementara dan mencabut seluruh ijin outsourcing, selambat-lambatnya pertengahann oktober 2012;

b. Tertibkan Perusahaan Penyalur Jasa Pekerja (PPJP) yang ilegal tanpa badan hukum dan tanpa ada ijin resmi yang jelas;

c. Menolak outsourcing berkedok pemagangan:

d. Mendesak pemerintah membuat Peraturan Pemerintah ( PP) dan Mendesak Menakertrans membuat kebijakan baru tentang pelarangan Outsourcing yang tidak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, serta pemberlakuan sanksi yang tegas bagi Pelanggarnya agar menimbulkan efek jera ( Outsourcingtenaga kerja dilarang dipergunakan di proses produksi langsung dan kegiatan pokok )

2. Tolak Upah Murah:

a. Menuntut Revisi atas Permenakertrans No 13 tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), ganti dan Revisi dengan Permenakertrans baru yang berisi komponen KHL yang terdiri dari minimal 84 sampai 122 komponen untuk diberlakukan pada penetapan UMP/UMK tahun 2013;

b. Tolak Politik Upah Murah dengan menentukan besaran Upah Minimum harus diatas survey KHL;

c. Upah Minimum Sektoral minimal 10 % diatas UMP/UMK;

d. Cabut ijin perusahaan dan penjarakan Pengusaha yang membayar Upah dibawah UMK;

Untuk tuntutan besarnya Upah Minimum adalah sebagai berikut:

TARGET UPAH MINIMUM TAHUN 2013 MPBI - HOSTUM

No Provinsi/Kab/Kota UMP/UMK UMSP/UMSK

1 DKI Jakarta Rp2,350,000 Rp2,500,000 - Rp3,200,000

2 Kab/Kota Bogor Rp2,000,000 Rp2,100,000 - Rp3,200,000

3 Kota Depok Rp2,200,000 Rp2,300,000 - Rp2,700,000

4 Kab/Kota Sukabumi Rp1,900,000 Rp2,000,000 - Rp2500,000

5 Kab/Kota Tangerang Rp2,300,000 Rp2,500,000 - Rp3,200,000

6 Kab/Kota Bekasi Rp2,300,000 Rp2,500,000 - Rp3,200,000

7 Kab Karawang Rp2,200,000 Rp2,300,000 - Rp3,200,000

8 Kab Purwakarta Rp2,000,000 Rp2,200,000 - Rp3,100,000

9 Kab Subang Rp1,800,000 Rp1,900,000 - Rp2,500,000

10 Kota Serang Rp1,900,000 Rp2,000,000 - Rp2,500,000

11 Kota Cilegon Rp2,000,000 Rp2,100,000 - Rp3,000,000

12 Kota Cimahi/Bandung Rp1,900,000 Rp2,000,000 - Rp2,500,000

13 Kab/Kota Semarang Rp1,500,000 Rp1,600,000 - Rp2,000,000

14 Kab Sidoarjo Rp2,200,000 Rp2,300,000 - Rp3,000,000

15 Kota Surabaya Rp2,200,000 Rp2,300,000 - Rp3,000,000

16 Kota Gresik Rp2,200,000 Rp2,300,000 - Rp3,000,000

17 Kab Mojokerto Rp2,000,000 Rp2,500,000 - Rp2,600,000

18 Kab/Kota Pasuruan Rp2,000,000 Rp2,500,000 - Rp2,600,000

19 Kota Batam Rp2,200,000 Rp2,500,000 - Rp3,200,000

20 Kota Medan Rp1,900,000 Rp2,000,000 - Rp2,500,000

21 Kota Deliserdang Rp1,900,000 Rp2,000,000 - Rp2,500,000

Catatan :

1. Perhitungan dengan KHL = 84 item

2. Akan berubah dengan KHL = 122 item (sedang di survey pasar)

3. Data UMK/UMSK daerah lainnya masih dalam proses survey oleh MPBI

Jika tuntutan tidak dipenuhi, maka Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia /MPBI (KSPSI, KSPI, KSBSI dan 4 Federasi non Konfederasi) akan mengorganisir dan menyerukan MOGOK NASIONAL 2 (Dua) Juta Buruh serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 03 Oktober 2012...!

Jakarta, 27 September 2012

Ttd

PRESIDIUM MAJELIS PEKERJA BURUH INDONESIA (MPBI)

Gerakan HOSTUM-KAJS

Presidium : Andi Gani Nina Wea ( KSPSI), Ir Said Iqbal ME ( KSPI), Mudhofir ( KSBSI)

Kontak Person media :

Subiyanto (0852 1625 2467); Muhamad Rusdi (0812 8904 1000); Togar Marbun ( 0813 1149 8737 ); Roni Febrianto (0818 965 660)

Ribuaan Buruh Grebek Kemenkes & Menakrtrans

Ribuaan Buruh Gerebek Kemenkes & Menakertrans

Hari ini kamis 27 September 2012 ribuan buruh dari Jabodetabek mulai memadati area bundaran Hotel Indonesai ( HI ) untuk melakukan aksi menuntut di jalankannya Sistem Jaminan Sosial pada tahun 2014 & revisi Kepmen  mengenai KHL yg menjadi dasar penetapan UMK / Upah di Indonesia.

Ribuan Buruh yang melakukan aksi antara lain berasal dari elemen  Komite Aksi Jaminan Sosial(KAJS) dan Gerakan Hapus Out Sourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM). “Kami akan datang dengan massa sebanyak 10.000 orang,” kata Said  Iqbal  Presiden FSPMI yang juga Sekjen KAJS.

 “Jalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali pada 1 Januari 2014 bukan tahun 2019. Iuran Jaminan Kesehatan untuk buruh tetap harus dibayar oleh pengusaha seperti sekarang ini,” kata Iqbal

Sementara di Kemenakertrans, mereka akan menutut pemerintah untuk tidak memberlakukan kebijakan upah murah dengan melakukan revisi kepmen tentang KHL.

Selamat Berjuang Kawan..

Apa yang kalian perjuangkan adalah hajat hidup orang banyak.

Semoga Berhasil.. !!!

Salam solidaritas tanpa batas

Salam Solidaritas !!!

Aksi Buruh PT Multi Strada

Aksi Buruh PT Multi Strada


Selasa 25 September 2011 ribuan karyawan PT Multi Strada melakukan aksi demo dengan tuntutan penghapusan sistem kerja Outsorsing. ( Hostum )

Hasil perundingan cukup mengembirkan untuk kawan-kawan buruh.

Dengan bantuan & support dari kawan-kawan solidaritas. Akhirnya terjalin kesepakatan pengangkatan sekitar 1000 karyawan outsoursing menjadi pegawai tetap ( PKWTT)

Terbukti bahwa aksi massa adalah jawaban yg ideal untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan..

Selamat kepada kawan2  Buruh PT Multi Strada


Perjungan belum selesai....


Teruslah bergerak..

wahai buruh yang melawan...



post under : Aksi Buruh PT Multi Strada

Informasi Demo Buruh 3 Oktober 2012

Informasi Demo Buruh 3 Oktober 2012

STOP OUTSOURSING

Jika tak ada aral melintang...


Kaum buruh Indonesia di motori oleh MPBI ( Majelis Pekerja Buruh Indonesia ) yang terdiri dari 4 Konfederasi buruh & 9 Federasi akan mengadakan aksi mogok Nasional pada tanggal 3 Oktober 2012.

Kenapa mogok Nasional.. Karena Buruh sudah muak puluhan tahun di janjikan harapan harapan palsu di meja perundingan...

Saatnya pemerintah melakukan langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaa di Indonesia

Kenapa kami mogok nasional dan menolak upah murah ??

Inilah logika sederhana buruh terhadap upah buruh saat ini...

15 tahun lalu UMR Bekasi Rp 172.000,-.

Sekali makan di warteg dengan menu biasa

(nasi, sayur, telor dadar dan gorengan 1) Rp 400,-.

Artinya dengan UMR tersebut cukup untuk membeli 430 porsi (172.000/400).

Kini (2012) UMK Rp 1.495.000,-. Makan menu biasa Rp 8.000,-
cuma mampu utk membeli 186 porsi !!! (1.495.000/8000).



Artinya bahwa selama 15th telah terjadi penurunan nilai atas upah buruh.

Maka untuk mengembalikan nilai upah tersebut,

seharusnya saat ini UMK adalah Rp 3.448.000,- (431x8000).

TOLAK UPAH MURAH...!

II.Dasar hukum :

1.Pancasila dan UUD 1945

2.UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.UU No.09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat


III.Maksud dan Tujuan :

1.Pemerintah segera mengeluarkan PP/ Kepment tentang penghapusan out sourcing

2.Pemerintah segera mengeluarkan PP/ Kepment tentang parameter KHL sejumlah minimum 86 item

3.Ada kepastian pelaksanaan BPJS kesehatan untuk seluruh rakyat seumur hidup tanpa
diskriminasi, tanpa limitasi, tepat waktu, dan pekerja tidak dipotong upahnya (dibayarkan
oleh pengusaha seperti peleksanaan JPK Jamsostek)

IV.Waktu,Ruang Lingkup dan tempat aksi mogok :

A.Waktu dan Jam :
1.Tanggal : 28 September 2012, 02 Oktober 2012, 03 Oktober 2012, 04 Oktober 2012, 05 Oktober 2012, 11 Oktober 2012, 12 Oktober 2012

2.Jam : Pukul 08.00 - 17.00 (WIB,WITA,WIT)

3.Ruang Lingkup : seluruh Indonesia yang ada

SP/SB dalam organ MPBI yaitu :
a.3 (tiga) Konfederasi : KSPSI (7 FSPA), KSPI (11 FSPA),dan KSBSI (14 FSPA)
b.4 (empat) Federasi Non Konfederasi : FSP TSK,
FSBI, SPIN, dan OPSI

4.Tempat : Kawasan industri / kantor pemerintahan (Bupati/Walikota/Gubernur/
DPRD)

V.Sasaran Mogok : Melumpuhkan seluruh kegiatan industri supaya pemerintah mau
membuka pintu perundingan yang menjadi tuntutan MPBI

VI.Tuntutan Mogok :

a.Hapuskan out sourcing
 b.Tolak upah murah
c.Jalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali pada 01 Januari 2014
dan iuran jaminan kesehatan untuk buruh tetap dibayar pengusaha seperti yang
sekarang ini. 


Informasi Demo Buruh 3 Oktober 2012

Aksi Demo 27 September 2012

Aksi Demo 27 September 2012

Dear All..

Kamis 27 September 2012 akan ada aksi demonstrasi buruh.

” Bahwa tidak ada sedikit pun niat kami untuk mengganggu iklim investasi.

Kami tidak hendak menebarkan ancaman, sebab sejatinya yang kami lakukan adalah menumbuhkan harapan “

Berikut Infonya :

Tanggal / Hari          : Kamis 27 September 2012

Lokasi                      : Kantor Kemenkes ( Jl.H.R. Rasuna Said )  &
                                  Kantor Menakertrans ( Jl. Jend. Gatot Subroto )

Agenda                  : 1. Jalankan Jaminan Sosial ( Menkes )
                                2. Revisi Item KHL ( Manakertrans )

Peserta                  : Estimasi 5000 s/d 15.000 buruh Aliansi MPBI ( KSPI ( FSPMI ASpek ), KSPSI ( FKI- SPSI, KSBI & Federasi lainnya  )


Start Dari masing2 Titik kumpul pukul : 08:00 WIB.

Kenapa mogok Nasional.. 

Karena Buruh sudah muak puluhan tahun di janjikan 
harapan harapan palsu di meja perundingan...

Saatnya pemerintah melakukan langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaa di Indonesia

Kenapa kami mogok nasional dan menolak upah murah ??

Inilah logika sederhana buruh terhadap upah buruh saat ini...

15 tahun lalu UMR Bekasi Rp 172.000,-.

Sekali makan di warteg dengan menu biasa

(nasi, sayur, telor dadar dan gorengan 1) Rp 400,-.

Artinya dengan UMR tersebut cukup untuk membeli 430 porsi (172.000/400).

Kini (2012) UMK Rp 1.495.000,-. Makan menu biasa Rp 8.000,- 

cuma mampu utk membeli 186 porsi !!! (1.495.000/8000).



Artinya bahwa selama 15th telah terjadi penurunan nilai atas upah buruh.

Maka untuk mengembalikan nilai upah tersebut,

seharusnya saat ini UMK adalah Rp 3.448.000,- (431x8000).

TOLAK UPAH MURAH...!


Salam solidaritas....


Aksi Demo 27 September 2012

terus Berjuang.. 

terus Bergerak...


Karena disana ada harapan....


Monas, Mogok Nasional !!!!

Aksi Demo Buruh PT DESTRO Cibitung

Aksi Demo Buruh PT DESTRO Cibitung

HARI INI JAM 7 pagi PUK SPAI FSPMI PT DESTRO depan Panasonic Kawasan Gobel, 
Cibitung - Bekasi akan melakukan hajatan terkait agenda HOSTUM

Hapuskan Outsorsing.. Tolak mUpah Murah...

Ingat sekali lagi...bahwa demo buruh adalah Hak & di jamin oleh Undang-Undang.

Pelanggaran yg sudah bertahun-tahun , sudah seharusnya segera di selesaikan.
Semoga aksi hari ini membawa kemengan untuk kaum buruh..



Aamiin

Note : informasi di dapat dari Fb Buruh Bekasi Bergerak.

Aksi Demo PT Topan Printing Indonesia Cibitung Bekasi

Aksi Demo PT Topan Printing Indonesia Cibitung Bekasi



( Foto di ambil pada saat acara pengajian / yasinan bersama karyawan PT Topan Printing Indonesia )

Kami :

1.Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan Mass Media Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / SP PPMI SPSI

2.Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / SP LEM SPSI + Bapor

3.Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / SP KEP SPSI

4.Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / SP RTMM SPSI

5.Serikat Pekerja Kayu Hutan Serikat Pekerja Seluruh Indonasia / SP KAHUT SPSI

6.Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / SP TSK SPSI

7.Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia / FSPMI + Garda Metal

8.Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek / FPBJ

9.Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh / GSPB

10.Forum Komunikasi Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / FKI KSPSI

11.PROGRESIP - KASBI ( Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia )

12.Gabungan Serikat Buruh Mandiri / GSBM - KASBI

13.Gabungan Serikat Buruh Independen / GSBI

14.Mahasiswa Universitas Indonesia + UMPAD

15.Lembaga Swadaya Masyarakat / LSM + Masyarakat

16.Lembaga Bantuan Hukum / LBH

17.Lembaga Bantuan Hukum / LBHM

18.Lembaga Informasi Perburuhan Sedane / LIPS

19.Trade Union Right Center / TURC

20.PRM

Mendukung aksi PUK PPMI SPSI PT Topan Printing Indonesia yang berjuang menuntut Managemen untuk :

1.Menghentikan Union Busting

2.Mencabut gugatan pembatalan perjanjian bersama di Pengadilan Negeri Bekasi dan laksanakan isinya

3.Mencabut skorsing dan perkerjakan kembali Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) dan Bakor

Demo Buruh PT Fajar Paper Cikarang

Demo Buruh PT Fajar Paper Cikarang

Hari ini Jumat 14 September 2012 akan ada aksi buruh di PT Fajar Paper Cikarang

Agenda atau permasalah yg di usung adalah :

1. OUTSOURCHING

2. UNION BUSTING

3. Pelanggaran PKB yg berkelanjutan

Berikut kutipan informasi yag kami dapat :


INTRUKSI :

Keluarga besar FKI KSPSI besok tanggal 14 sept 2012 akan turun aksi di PT.FAJAR PAPER terkait UNION BUSTING, OUTSOURCHING,dan pelanggaran PKB yg berkelanjutan...
Aksi akan dimulai pukul 07.00 wib...
Salam juang.

SATU KOMANDO..
SATU PERLAWANAN..
Solidaritas kuat tanpa batas

(PANGKORLAP FKI KSPSI)


Oh iya..ini ada sekelumit pendapat kawan2 buruh menagapi kekecewaan kawan2 yg merasa terganggu oleh macet :

"Utamakan dialog," mungkin itu yang hendak kalian ajarkan kepada kami.

Kami sendiri sudah bosan dengan kalimat itu. Nyaris tidak lagi percaya jika itu bisa menjadi mantra untuk menyelesaikan carut-marutnya permasalahan perburuhan.

Bipartit berbulan-bulan tanpa hasil. Hukum yang dilanggar. Perjanjian Bersama yang diingkari. Anjuran mediasi dan Putusan PHI yang kehilangan arti. Adalah makanan kami sehari-hari/


Kawan-kawan buruh Bekasi , kita ambil sebagai contoh. Mereka sudah berunding agar perusahaan tidak lagi menggunakan outsourcing.

Tetapi perundingan tidak pernah ditanggapi.

Semua argumentasi -- dan itu rasional dan disandarkan pada aturan perundang-undangan -- dianggap angin lalu.

Ketika kami melakukan grebek pabrik. Mogok kerja dan solidaritas yang beribu-ribu jumlahnya, barulah perusahaan bersedia menghapus outsourcing. 

Ini artinya apa? 

Artinya, merekalah yang sebenarnya menginginkan agar kami melakukan mogok kerja.

 

Buruh Mogok Nasional

Buruh Mogok Nasional

Mogok Nasional (1): Kami Pasti Akan Melakukannya

Cukuplah dalam tulisan pertama ini kami menegaskan, jika mogok nasional itu bukanlah sekedar isu. Kami tidak sedang beretorika. Apalagi hanya sekedar mencari sensasi dan popularitas.

"Utamakan dialog," mungkin itu yang hendak kalian ajarkan kepada kami.

Kami sendiri sudah bosan dengan kalimat itu. Nyaris tidak lagi percaya jika itu bisa menjadi mantra untuk menyelesaikan carut-marutnya permasalahan perburuhan.

Bipartit berbulan-bulan tanpa hasil. Hukum yang dilanggar. Perjanjian Bersama yang diingkari. Anjuran mediasi dan Putusan PHI yang kehilangan arti. Adalah makanan kami sehari-hari/


Kawan-kawan buruh Bekasi, kita ambil sebagai contoh. Mereka sudah berunding agar perusahaan tidak lagi menggunakan outsourcing. Tetapi perundingan tidak pernah ditanggapi.

Semua argumentasi -- dan itu rasional dan disandarkan pada aturan perundang-undangan -- dianggap angin lalu.

Ketika kami melakukan grebek pabrik. Mogok kerja dan solidaritas yang beribu-ribu jumlahnya, barulah perusahaan bersedia menghapus outsourcing. 

Ini artinya apa? Artinya, merekalah yang sebenarnya menginginkan agar kami melakukan mogok kerja.

Maka, dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan.

Kami akan memilih jalan kami. Dan, mogok kerja nasional itu adalah pasti adanya....


Catatan Ketenagakerjaan: Kahar S. Cahyono
Wakil Ketua Pimpinan Pusat SPAI FSPMI

Tuntutan Mogok Nasional

 Tuntutan Mogok Nasional

Mogok Nasional (7): Inilah Tuntutan MPBI

Kemarin, 12 September 2012, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang merupakan payung besar gerakan buruh Indonesia mengeluarkan Siaran Pers terkait dengan mogok nasional yang akan dilakukan buruh Indonesia. Dalam siaran pers tersebut, MPBI menyebutkan secara detail apa yang menjadi tuntutannya. Adapun tuntutan MPBI meliputi:

I.  Terkait permasalahan Upah Layak
Mendesak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kemenakertrans :

1. Mengubah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada Permenaker Nomor 13 tahun 2012 dari 60 Komponen menjadi 86 sampai 122 Komponen berdasarkan Survey dari Lembaga AKATIGA, SPN dan Garteks KSBSI dan menolak dengan tegas perubahan 60 Komponen KHL. Khusus untuk perumahan, disetarakan dengan cicilan rumah tipe 28/72.
2. Pemerintah tegas dengan mencabut ijin usaha bagi perusahaan yang masih memberlakukan/menerapkan Upah minimum kepada pekerja yang telah berkeluarga dan pekerja diatas masa kerja satu tahun.
3. Hapuskan “Pasal Pentahapan“ yang gagal dijalankan selama 7 (tujuh) tahun.
4. Upah Minimum minimal 100 % KHL.
5. Upah Minimum Sektoral minimal 10 % diatas UMP/UMK.
6. Berlakukan Upah layak bagi Guru Bantu, Honorer, guru madrasah, guru TK, dengan upah minimal adalah UMP/UMK daerah setempat bila ada kekurangan upah maka wajib ditanggung dari APBN/APBD.

II. Terkait permasalahan Outsourcing
Mendesak Pemerintah :

1. Membuat Permenakertrans baru tentang tenaga alih daya (Outsourcing) sampai akhir bulan September 2012.
2. Mencabut izin Penyelenggara Outsourcing yang Ilegal juga melakukan Moratorium (penghentian pemberian ijin) sampai akhir September 2012 dengan langsung turun kelapangan.
3. Mendesak Gubernur, Bupati selaku kepala daerah melakukan Moratorium outsourcing dan Membuat surat tembusan pada Presiden RI sebagai bentuk tanggung jawab pejabat daerah untuk memberikan perlindungan pada para pekerja/buruh yang ada diwilayahnya dan demi terciptanya iklim kerja yang Kondusif.

III. Terkait permasalahan Jaminan Sosial :

1. Mendesak Presiden menjalankan Konstitusi dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 dengan menajalankan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat 1 Januari 2014.
2. Data fakir miskin sebagai “penerima bantuan iuran” yang dikeluarkan TNP2K tidak jelas karenanya harus didefinisikan dan didata ulang dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dan mendesak agar TNP2K dibubarkan karena tidak bisa membuat data yang valid serta hanya menghabiskan anggaran Negara.
3. Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja sebesar 2% (dua persen) harus tetap dibayarkan oleh pengusaha sebagai tambahanupah seperti yang sudah berjalan saat ini, karena apa yang sudah baik berjalan tidak boleh dikurangi.
4. Apabila Pemerintah masih tetap dengan ketidakpeduliannya, dan tidak segera mengeluarkan aturan turunan UU SJSN dan UU BPJS, KAJS siap mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya dan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar seluruh rakyat bisa mendapatkan Jaminan Kesehatan menyeluruh sesuai perintah UU.
5. Mendesak DPR untuk berperan mengawasi persiapan transformasi BUMN PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan dengan membentuk Satuan Tugas BPJS paling lambat November 2012.

Salam Solidaritas... Terus Bergerak karena kita yakin pasti menang.

Catatan fb Kahar Cahyono

Mogok Nasional Buruh Indonesia 2012

Mogok Nasional Buruh Indonesia 2012

Mogok Nasional (3): Semakin Meluas dan Akan Terus Meluas

Ketika menulis catatan ini, saya baru saja mengikuti aksi solidaritasi ke PHI Serang. Seyogyanya, agenda persidangan kali ini adalah pembacaan putusan. Karena satu dan lain hal, persidangan ditunda hingga Senin depan.

Di PHI, kami dikawal oleh puluhan polisi. Namun bukan pengawalan itu yang menarik, karena sudah lumrah jika dalam setiap aksi buruh dilakukan pengamanan sedemikian ketat. Yang menarik adalah, beberapa 'intel' mencoba untuk mencari tahu kapan mogok nasional akan dilakukan.

Kapan mogok nasional dilakukan, buat saya adalah pertanyaan yang musti kita simpan terlebih dahulu. Saya tidak hendak menjawabnya, sekarang. Selain, memang, saya juga tidak mengetahui secara persis kapan hal itu akan dilakukan.

Semakin sering waktu pelaksanaan mogok nasional ditanyakan, buat saya semakin menjadi yakin jika kabar ini semakin meluas. Angin rupanya membawa kabar ini kemana saja ia bertiup. Oleh karena, penting bagi kita untuk memastikan agar angin yang berhembus tidak salah arah. Sebaliknya, ia akan menjadi puting beliung, yang akan menghacurkan sang angkara murka.

Beberapa hari sebelumnya, seorang pengurus PC FSPMI Kabupaten/Kota Serang, ketika mencatatkan PUK baru di Kabupaten Lebak (oh ya, ini adalah PUK FSPMI pertama yang berhasil masuk di Kab. Lebak) menceritakan saat ini Disnaker sedang siaga 1 terhadap aksi mogok nasional. Cerita ini dia dapat dari Pegawai Disnaker Kabupaten Lebak.

Nah lo, Lebak bukanlah daerah industri. Jika benar informasi itu, bisa jadi, tidak ada satu jengkal pun dari tahan di republik ini yang tidak mendengar akan adanya aksi akbar mogok nasional ini.

Saya kira, adalah sesuatu yang baik jika gerakan ini semakin meluas. Artinya kita telah berhasil di tahap awal: sosialisasi. Jika tidak sedemikian heboh tanggapan yang didapat, bisa jadi ada yang salah dari pola gerakan kita. Dan karena kita selalu konsisten dengan apa yang kita katakan, maka pesannya pun sedemikian jelas: bahwa mogok nasional itu adalah benar adanya.

Oleh karena itu, hilangkan rasa takut untuk melakukan apa yang kita yakini benar. Tantangan akan semakin besar, dan karena kita sudah mempersiapkannya dengan matang, maka semua itu tidak akan mampu menghentikan langkah kita. Aksi KAJS, Tolak Revisi UUK 13/2003, Tolak Kenaikan BBM, Perjuangan UMK 2012, dan Grebek Outsourcing menjadi modal kita.

Rapatkan barisan, para pejuang....


Catatan Ketenagakerjaan: Kahar S. Cahyono
Wakil Ketua Pimpinan Pusat SPAI FSPMI

Mogok Nasional (5): Mogok Massal Bukan Ancaman

Mogok Nasional (5): Mogok Massal Bukan Ancaman

Saya sengaja memberi judul tulisan ini dari pernyataan Presiden KSPI, Said Iqbal. "Aksi mogok masal para buruh tersebut bukanlah merupakan bentuk ancaman," tulis Tribunnews.com, hari Selasa kemarin. Lebih lanjut Said Ikbal berjanji jika aksi mogok nasional yang akan dilakukan tidak akan anarkis dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Hari Selasa (11/9/2012) kemarin, perwakilan buruh memang bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Untung S Rajab. Para pimpinan serikat buruh ini menyampaikan niatnya untuk melakukan mogok nasional dua juta buruh di 16 Kabupaten dan Kota padat industri seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, Cimaho, Semarang, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Batam, Medan, Deli Serang, Makasar, dan Bitung.

Pernyataan Ikbal seperti hendak menegaskan, jika yang dilakukan adalah mogok kerja. Dengan kata lain, tidak ada niat sedikitpun untuk menganggu ketertiban umum.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menjadikan mogok nasional ini sebagai ancaman. Kecuali, memang, bagi mereka yang selama ini mengambil keuntungan dari carut marutnya situasi yang terjadi. Mereka adalah para pemilik yayasan outsourcing, calo/broker tenaga kerja, pengusaha nakal yang tidak memberikan hak buruh sebagimana mestinya, dll. Bagi mereka, tentu saja mogok nasional akan menjadi ancaman. Sebab, gerakan ini akan menjadi mimpi di siang bolong. Sekaligus mengguncang kenyamanan mereka, yang selama ini menikmati beragam fasilitas dari keringat kaum buruh.

Tetapi bagi mayoritas rakyat Indonesia, gerakan ini akan menumbuhkan harapan. Seperti hujan menyiram  tanah-tanah gersang, yang membuat pucuk-pucuk dahan Akasia kembali memunculkan tunasnya. Harapan itu tumbuh dimana-mana, sekarang.

Saya ingin menggarisbawahi kalimat ini: Bahwa tidak ada sedikit pun niat kami untuk mengganggu iklim investasi. Kami tidak hendak menebarkan ancaman, sebab sejatinya yang kami lakukan adalah menumbuhkan harapan.

Selamat pagi, salam perjuangan!


Catatan Ketenagakerjaan: Kahar S. Cahyono
Wakil Ketua Umum SPAI FSPMI

Buruh Harus Melawan

Sehari Saja Kawan

Satu kawan bawa tiga kawan
Masing-masing nggandeng lima kawan
Sudah berapa kita punya kawan

Satu kawan bawa tiga kawan
Masing-masing bawa lima kawan
Kalau kita satu pabrik bayangkan kawan

Kalau kita satu hati kawan
Satu tuntutan bersatu suara
Satu pabrik satu kekuatan
Kita tak mimpi kawan!

Kalau satu pabrik bersatu hati
Mogok dengan seratus poster
Tiga hari tiga malam
Kenapa tidak kawan

Kalau satu pabrik satu serikat buruh
Bersatu hati
Mogok bersama sepuluh daerah
Sehari saja kawan
Sehari saja kawan

Sehari saja kawan
Kalau kita yang berjuta-juta
Bersatu hati mogok
Maka kapas tetap terwujud kapas
Karena mesin pintal akan mati
Kapas akan tetap berwujud kapas
Tidak akan berwujud menjadi kain
Serupa pelangi pabrik akan lumpuh mati

Juga jalan-jalan
Anak-anak tak pergi sekolah
Karena tak ada bis
Langit pun akan sunyi
Karena mesin pesawat terbang tak berputar
Karena lapangan terbang lumpuh mati

Sehari saja kawan
Kalau kita mogok kerja
Dan menyanyi dalam satu barisan
Sehari saja kawan
Kapitalis pasti kelabakan!!

* Wiji Tukul

Demo PT JST Cibitung

Demo PT JST Cibitung

* Tidak ada Ibu-ibu Hamil Yg di sandera *

*Berhentilah Menyalahkan Korban.  Dimana-mana, korban seharusnya dibela.
Ia semestinya mendapatkan perlindungan *

Korbanya adalah.. Buruh yg melakukan mogok kerja karena

 pelanggaran UU 13 tahun 2003 & UU 21 tahun 2000

Yang ada adalah pelanggaran Hak - Hak Pekerja ( UU 13 tahun 2003 )

Akhirnya kesabaran itu habis..

Akhirnya kesadaran itu tumbuh...

Akhirnya kesewenang wenangan itu mendapat perlawanan..

Setelah dengan bangganya melanggar hukum..

Menzolimi buruhnya dengan menggunakan tenaga Outsorsing/ magang...

 Maka para buruh-buruh Outsorsing/ Magang yg tidak di gaji...tidak dapat THR

Gambar buruh yg dizolimi.. saat sakit tidak boleh masuk klinik dengan alasan ikut demo.

Nasib Karyawan Pendemo yang tidak diterima berobat di klinik perusahaan

Permenaker 13/2012 soal KHL

Permenaker 13/2012 soal KHL 

 Rencana unjuk rasa HOSTUM (Hapus Os dan Tuntut Upah Layak) pada pertengahan september ini merupakan respon dari kegagalan pemerintah untuk bersikap adil terhadap pekerja/buruh, dan absen-nya pemerintah dalam hubungan industrial. 

 Masalah outsourcing (OS) adalah masalah lama yg terus dibiarkan pemerintah sehingga pekerja/buruh terus menjadi korban. Tidak ada satupun terobosan yg dilakukan oleh pemerintah cq. Kemenakertrasn untuk menyelesaikan masalah outsourcing. 

Baik regulasi maupun pengawasan terus tidak berubah dan sepertinya makin tambah buruk. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ttg OS dan pembayaran upah berjalan tidak di follow up pemerintah.

Masalah penetapan permenaker 13/2012 ttg KHL juga sangat merugikan buruh dan tidak dibuat berdasarkan fakta yg objektif. 

Riset Dewan Pengupahan thn 2012 untuk merevisi Permenaker 17/2003 dilakukan dgn asal asalan yg tidak memenuhi kaidah ilmiah. 

Permenaker 13/2012 hasil revisi tidak bisa mendukung kesejahteraan buruh.

Atas masalah2 ini pemerintah hanya janji2 dan janji tsb terus dikumandangkan tanpa realisasi nyata. 

Tidak ada satupun kebijakan pengupahan yg telah dilakukan pemerintah. 

Yang harus dilakukan adalah :

1). Menghentikan sementara waktu ijin perusahaan OS. 

2). Menseleksi dan memeriksa kembali perusahan OS terkait dgn kesejahteraan buruhnya. 

3). Sentralisasi ijin perusahaan OS di kemenakertrasn. 

4) pengawasan diperketat utk masalah OS. 

5). Merevisi kembali Permenaker 13/2012 soal KHL dan pertimbangkan usulan dari SP SB yg telah didasari oleh riset objektif (termasuk mempertimbangkan memasukkan masalah iuran kesehatan dlm KHL bila memang nantinya buruh harus mengiur. 

6). Berikan subsidi langsung ke buruh misalnya buat perumahan buruh di kawasan2 industri, lakukan operasi pasar utk kebutuhan pokok di kawasan industri.

Bila tahun 2011 PDB PerKapita Indonesia U$ 3.500 dan estimasi tahun 2013 U$ 3.850 atau Rp 34.65 Juta /tahun, maka PDB per kapita ini akan terus meninggalkan jauh rata2 ump/k saat ini yg rata ratanya saat ini hanya rp. 1,2 juta/bulan. 

Buruh yg menerima upah sebatas ump/k dan atau lebih rendah ada 63% dari total 33 juta pekerja formal. Ini artinya pertumbuhan yg ada terus menciptakan kesenjangan. APBN sangat tidak produkrif utk kesejahteraan buruh.

Sebentar lagi pemerintah akan menaikan harga TDL (tarif dasar listrik) untuk industri maupun rumah tangga. Ini artinya pengusaha akan merealisasikan kenaikan TDL bagi industri ini dgn menekan upah buruh, dan daya beli buruh akan lebih terpuruk lagi dgn kenaikan TDL rumah tangga. APBN terus menekan buruh.

Harusnya APBN mengakui peran penting buruh dalam meningkatkan PDB, yg artinya juga menyumbang secara signifikan terhadap pendapatan negara. 

APBN harus mensubsidi langsung buruh untuk mendukung peningkatan kesejahteraan buruh. Buruh tidak akan sejahtera kalo hanya mengandalkan upah dari pemberi kerja.

Kalau pemerintah tidak juga melakukan kebijakan riil untuk masalah OS dan upah maka rencana demo HOSTUM akan lebih besar lagi dilakukan dibandingkan 3 demo besar sebelumnya di tahun ini (demo Januari, May Day dan Demo Juli).

 Pemerintah harus serius menanggapinya, dan jangan represif thd buruh. Kalo pemerintah represif thd rencana buruh ini maka kondisi akan lebih runyam lagi.

Tabik,

Sumber Info : Catatan Fb Timboel siregar ( OPSI )

AKSI HOSTUM FSPMI JATIM ( Jawa Timur )

AKSI HOSTUM FSPMI JATIM ( Jawa Timur )

Gerakan HOSTUM-Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah, Surabaya Jatim 30 Agustus 2012.

Tidak hanya di Bekasi, Tangerang, Karawang..Purwakarta...Aksi  AKSI HOSTUM terus bergelora.

Kali ini kawan kawan Buruh Buruh Jatim yg melawan melakukan aksi HOSTUM 

( Hapus Outsorsing Tolak Upah Murah )

Semoga perjuangan semakin bergelora..

Berikuti Kutipan Info dari Bung Jamal, Sekjen SPAI FSPMI

FSPMI Kota Surabaya:kami apresiasi kepada kinerja Disnaker Kota Surabaya yang pasca Moratorium Outsourcing yang dicanangkan Gubernur Jawa Timur per 1 mei 2012 dan besok per 1 September akan dilakukan Moratorium Outsourcing skala nasional telah betul-betul serius melaksanakan Moratorium secara preventif sehingga sudah tidak ada lagi PPJP/Perusahaan Outsourcing baru di Kota Surabaya, tetapi PPJP lama yang berjumlah lebih dari 300 dan PPJP ilegal yang berjumlah sedikitnya 500an masih menyisakan masalah dan perlu ditangani secara serius sehingga arah kepada penghapusan Sistem Outsourcing dapat dimulai dengan Moratorium Outsourcing berbasis sistem pengawasan progresif.